Bersama APH, Inspektorat Kota Bekasi Lakukan Konsultasi ke Itjen Kemendagri Terkait PKS APIP – APH

Sebagai Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap penanganan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, APIP Inspektorat Kota Bekasi yang diwakili oleh Bidang Pencegahan dan Investigasi bersama APH yang terdiri dari Unsur Polres Metro Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan konsultasi terkait implementasi PKS, pada hari selasa 16 Oktober 2018.
Sudirman selaku Inspektur Pembantu pada Bidang Pencegahan dan Investigasi mengatakan konsultasi perlu dilakukan karena ada beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan PKS tersebut.
Adapun poin – poin yang menjadi bahan konsultasi diantaranya : Standar Operasional Prosedur (SOP), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis (Juknis) terkait pelaksanaan PKS, syarat pengaduan, cara tukar menukar informasi antara APIP dengan APH serta batas waktu tindak lanjut pengaduan.
Selanjutnya Sudirman menambahkan, dengan konsultasi diharap implementasi PKS ini dapat meningkatkan harmonisasi dan sinergitas kerja sama diantara pihak dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi.
Guna mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, maka harmonisasi hukum administrasi dan hukum pidana yang meliputi aspek sinkronisasi pengertian keuangan negara, pilihan penerapan sanksi dan sebagainya perlu dilakukan. Ketidaksinkronan aturan hukum berpeluang membuka lebar terjadinya pelanggaran hukum terkait korupsi. Kumulasi sanksi memungkinkan penerapan sanksi pidana, perdata dan administrasi.(fnh)

Author: admin