Direktur Gratifikasi KPK : Ingat pasal 12 B dan terapkan !

Setelah menjadi saksi dalam Deklarasi Anti Korupsi Pemerintah Kota Bekasi hari Senin 19 November 2018 di lapangan Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Direktur Gratifikasi KPK, Syarief Hidayat, memberikan sosialisasi gratifikasi bertempat di Aula Nonon Sonthanie.  Acara sosialisasi dihadiri oleh Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi, Wakil Ketua DPRD, dan seluruh pemangku jabatan sampai dengan Lurah di  lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pada awal sosialisasi, Syarief Hidayat menjabarkan contoh-contoh yang terekam media, terhadap ketidaktepatan persepsi gratifikasi.  Syarief Hidayat mengatakan, buku memahami gratifikasi dari KPK yang dibagikan kepada seluruh peserta telah memuat penjelasan yang lengkap terkait gratifikasi, yang selanjutnya perlu dilakukan pengendalian gratifikasi. Dijelaskan pula bahwa menjadi salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat berupa pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan ataupun terkait dengan hubungan pertemanan dan kekerabatan. Terhadap kondisi tersebut, aparatur terlebih dahulu harus mampu mengidentifikasi dan menilai apakah pemberian tersebut merupakan bentuk gratifikasi ilegal atau suap atau merupakan bentuk yang legal.

Selanjutnya, beberapa contoh kasus dilontarkan untuk ditanggapi secara interaktif terhadap peserta. Dalam hal ini peserta dirangsang untuk dapat mengidentifikasi dan merefleksikan makna gratifikasi. Terhadap hasil diskusi tersebut, Syarief Hidayat selanjutnya menjelaskan langkah apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan dalam menghadapi gratifikasi ilegal, termasuk melaporkan kepada KPK atau Unit Pengendali Gratifikasi yang sudah ada pada Inspektorat Kota Bekasi.

Pada akhir sesi, Syarief Hidayat menjelaskan sanksi yang dapat diterima apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap gratifikasi. “ Jadi yang harus di ingat adalah pengertian gratifikasi sesuai dengan pasal 12 B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa  “Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Sebagai penutup, Wali Kota Bekasi menginstruksikan kepada para pemangku jabatan untuk memberikan sosialisasi kepada jajarannya serta melakukan pengendalian terhadap gratifikasi dan memperbaiki tata kelola birokrasi menuju pelayanan yang optimal, transparan dan akuntabel. Perbaikan yang dilakukan tersebut akan terus menerus diobservasi dan dievaluasi.

Setelah acara sosialisasi resmi ditutup, materi yang diberikan oleh Direktur Gratifikasi tersebut sepertinya tetap melekat dalam ingatan peserta, yang terlihat ketika para peserta keluar aula dan saling bersalam-salaman sambil berkata…”12 B”….

Semoga membumi..

Author: admin