Inspektorat Kota Bekasi Hadiri Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam rangka peningkatan peran APIP terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor  16 Tahun 2018 maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa barat adalah dengan mensosialisasikan Pedoman Pengawasan Intern atasPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sosialisasi tersebut diselenggarakan pada tanggal14 s.d. 15 November 2018 bertempat di Aula Perwakilan BPKP, Bandung, Jawa Barat, Rabu(14/11/2018). diikuti oleh perwakilan dari Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Pada sosialisasi ini Deputi Kepala Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Nurdin yang didampingi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Iman Achmad Nugraha memberikan sambutan dan arahan kepada peserta sosialisasi yang merupakan perwakilan dari Inspektorat di wilayah Jawa Barat.

Drs. Narlisman Nahar, M.M. selaku Inspektur Pembantu pada Bidang Pembangunan dan Pelayanan Publik Inspektorat Kota Bekasi sebagai peserta sosialisasi menjelaskan ada beberapa tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi ini.ada beberapa tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi ini”. Selanjutnya Narlisman menambahkan bahwa ada empat poin penting dari sosialisasi ini yang sangat berguna bagi APIP.ada empat poin penting dari sosialisasi ini yang sangat berguna bagi APIP”.

Seperti disampaikan sebelumnya empat poin penting dari sosialisasi ini adalah Pertama, sebagai sarana penyampaian informasi terhadap pelbagai perubahan tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Presiden Nomor  54 Tahun 2010 menjadi Peraturan Presiden Nomor  16 Tahun 2018. Adapun pokok-pokok perubahannya antara lain: tujuan pengadaan, pekerjaanterintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, swakelola, repeat order, e-reverse auction, pengecualian, penelitian, e-marketplace, dan layanan penyelesaian sengketa.

Kedua, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada APIP untuk melaksanakan probity audit dalam rangka meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektifitas hasil probity audit atas proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai prosedur, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

Ketiga, memberikan pedoman kepada APIP terkait pengawasan lainnya atas Pengadaan Barang/Jasa melalui konsultasi, sosialisasi, dan asistensi. Dengan kata lain peran APIP sangat diperlukan memberikan advice Pengadaan Barang/Jasa namun APIP tidak boleh bertindak sebagai pengambil keputusan yang menjadi tanggung jawab pelaksana pengadaan.

Keempat, memberikan pedoman kepada APIP atas pelaksanaan reviu Pengadaan Barang/Jasa. Adapun ruang lingkup kegiatan reviu antara lain: konteks proses PBJ dimulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, konteks pendanaan dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran dari APBN/APBD, dan cara pengadaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui swakelola dan penyedia.

Sosialisasi ini diisi oleh berbagai narasumber, antara lain Inspektur LKPP John Piter Halomoan Situmorang, Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Wasis Prabowo, S.E., M.M.,QIA.,CFrA., Iwan Agung Prasetyo, Robudi Musa, Risang Agus Adiputra dan Bambang KusdinarsoSosialisasi ditutup oleh Koordinator Pengawasan Bidang IPP I Agus Dwi Prapa

Author: admin