Inspektorat Kota Bekasi hadiri Rapat Koordinasi Sistem Perizinan Online Satu Pintu

Pelayanan publik yang terkait dengan perizinan merupakan area potensi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pelbagai upaya guna meminimalisir praktik korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut diantaranya dengan melakukan Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Provinsi Jawa Barat, di Aula DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Bandung, Selasa (13/11/2018).

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang telah ditandatangani pada tanggal 20 April 2018.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga membuka rapat koordinasi tersebut dalam sambutannya menyampaikan bahwa sistem perizinan secara online akan menstandarisasi kualitas pelayanan pada masyarakat. sistem perizinan online akan menstandarisasi kualitas pelayanan pada masyarakatLebih lanjut Emil menuturkan bahwa sistem ini akan diterapkan di semua kabupaten/kota di Jawa Barat dan kedepannya seluruh sistem perizinan di Jawa Barat harus online pada era digital saat ini untuk mencegah tindak pidana korupsi. pada era digital saat ini, kedepannya seluruh sistem perizinan di Jawa Barat harus online. hal ini juga untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Wuryono Prakosa selaku Ketua Satgas Wilayah IV KORSUPGAH KPK RI mengatakan rapat koordinasi ini merupakan bagian dari rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan KPK dengan salah satu temanya perizinan. rakor ini merupakan bagian dari rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan KPK dengan tema perizinan. Wuryono menambahkan bahwa diharapkan hasil rakor ini bisa disinkronisasi dan koordinasi di level pusat dalam waktu dekat sehingga awal tahun berikutnya diharapkan implementasi dari Online Single Submission (OSS) tidak mengalami kendala.harapan hasil rakor ini bisa disinkronisasi dan koordinasi di level pusat dalam waktu dekat sehingga awal tahun berikutnya diharapkan implementasi dari Online Single Submission (OSS) tidak mengalami kendala.

Narlisman Nahar selaku Inspektur Pembantu pada Bidang Pembangunan dan Pelayanan Publik Inspektorat Kota Bekasi dan juga peserta rakor menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rakor terdapat beberapa hal yang perlu menjadi bahan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. “berdasarkan hasil rakor terdapat beberapa hal yang perlu menjadi bahan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah”.

Area potensi korupsi di pemerintahan dapat terjadi dalam proses penyusunan dan alokasi APBN/APBD, proses Pengadaan Barang/Jasa, dan pelayanan publik(perizinan). Bentuk korupsi pada pelayanan publik(perizinan) berupa masih banyaknya gratifikasi, pelayanan tidak prima, dan perijinan yang tidaktransparan.

Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,kepala daerah wajib memberikan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan melalui PTSP.

Dalam menerapkan Online Single Submission(OSS), prinsip yang harus diperhatikan adalah pelaksanaan perizinan tidak boleh terhenti. Kepala Daerah harus mendorong kinerja PTSP melalui integrasi dengan OSS serta mengembangkan SiCAntik Cloud atau aplikasi Mantra. Diharapkan proses penyelesaian Matrik Capaian Program (MCP) dari KPK agar segera diselesaikan karena saat ini posisinya baru mencapai76% dari target akhir Bulan Desember 2018.

Rakor ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 13 November sampai dengan tanggal 15 November 2018 serta dihadiri oleh seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Dalam rakor tersebut turut hadir Penjabat (Pj). Sekda Kota Bekasi Widodo Indrijantoro dan Plt. Kepala DPMTSP Kota Bekasi Lintong Dianto Putra sebagai salah satu perwakilanKabupaten/Kota di Jawa Barat.

Author: admin