RAPAT PENYUSUNAN PKPT 2018

Senin, 11 September 2017

Inspektorat Kota Bekasi kembali mengadakan Rapat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 yang dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Kota Bekasi dan dipimpin langsung oleh Inspektur Kota Bekasi dengan Peserta Para Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan serta Para Auditor yang bertempat di Ruang Rapat lantai II Kantor Inspektorat Kota Bekasi. Hal yang dibahas mengenai Rencana Penyusunan PKPT Tahun 2018 dimana Inspektorat telah menyusun PKPT berdasarkan risiko-risiko yang telah dibuat oleh masing-masing bidang. Untuk pengawasan tahun 2018 prosentase pengawasan reguler 40 % dan pengawasan lainnya 60%.

Program pengawasan tahun 2018 mengacu kepada Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam lampiran Permendagri Halaman 82 nomor 41 menyebutkan :
Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program/kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;

b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dan peyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

c. Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota, dan evaluasi pelayanan publik;

d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan Whistle Blower System; dan

e. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (CH/AR)

Author: admin

1 thought on “RAPAT PENYUSUNAN PKPT 2018

Leave a Reply