PEDOMAN REVIU PENGADAAN BARANG/JASA

Ditulis : Achmad Baidawi ST, CFrA
Auditor Muda Inspektorat Kota Bekasi

PENDAHULUAN
Dasar
Dalam pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Menteri/kepala Lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal (APIP). Bentuk pengawasan tersebut berupa audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan penyelenggaraan whistleblowing system.

Maksud dan Tujuan
Maksud
Membantu APIP untuk mewujudkan fungsinya dalam membantu meningkatkan tata kelola, pengendalian dan manajemen risiko dalam PBJ;
Membantu APIP untuk mewujudkan peran pengawasan intern sebagai mekanisme peringatan dini (early warning mechanism) dan pencegahan fraud.

Tujuan
Tujuan reviu PBJ adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Pengertian Reviu
Pengertian reviu PBJ didefinisikan sebagai penelaahan ulang buktibukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Ruang Lingkup Reviu
Dari segi sumber dana pengadaan barang/jasa, ruang lingkup reviu ini adalah pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran dari APBN/APBD mulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pengadaan, dan serah terima pekerjaan.

Metodologi Reviu
Melakukan prosedur analisis atas informasi PBJ;
Mendapatkan surat pernyataan manajemen (representation letter).

PERENCANAAN REVIU
APIP perlu melakukan perencanaan sebelum pelaksanaan reviu agar reviu dapat dilaksanakan secara efektif dan terpadu.

Persiapan Penugasan Reviu
Penugasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
Penugasan berdasarkan Permintaan.

Pembentukan Tim Reviu PBJ
Pimpinan APIP perlu mempertimbangkannya untuk menyusun tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai. Pimpinan APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila auditor tidak mempunyai keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan penugasan reviu pengadaan barang/jasa.

Survei Pendahuluan
Dalam penugasan APIP harus melakukan survei pendahuluan untuk mendapatkan informasi terkait obyek penugasan, kegiatan, proses, risiko dan pengendalian objek penugasan.

Analisis Risiko Penugasan Reviu
Auditor perlu melakukan identifikasi risiko atas penugasan reviu yang akan dilakukan. Kemudian, auditor harus melakukan analisis terhadap risiko-risiko tersebut. Informasi yang diperoleh pada saat analisis risiko akan dijadikan pertimbangan dalam merencanakan pelaksanaan reviu.

Penyusunan Program Kerja Reviu
Tim reviu harus menyusun program kerja reviu. Program kerja reviu berisi langkah-langkah dan teknik reviu yang akan dilaksanakan selama proses reviu. Program kerja reviu menjadi panduan pelaksanaan reviu.

Titik Kritis Reviu PBJ
Dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa, terdapat titik kritis yang dapat menjadi petunjuk awal dalam melakukan reviu. Tim reviu harus melakukan respon/treatment terhadap titik kritis yang ada. Respon/treatment tersebut perlu dituangkan dalan program kerja reviu.

Kewajiban Adanya Management Representation Letter
Dalam setiap penugasan reviu pastikan bahwa APIP telah memperoleh management representation letter dari pimpinan obyek yang direviu.

PELAKSANAAN REVIU

Pembicaraan Pendahuluan
Pembicaraan pendahuluan dilakukan oleh Tim Reviu dengan Pimpinan obyek yang direviu dan pihak yang terkait dengan proses PBJ untuk mendapatkan gambaran umum sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai kegiatan pengadaan.

Pengumpulan Data dan Informasi
Dalam penugasan, APIP harus mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan analisis dan perumusan masalah. Informasi yang dikumpulkan harus berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup penugasan serta memenuhi persyaratan cukup (sufficient), andal (reliable), relevansi (relevant), kompeten (competence) serta bermanfaat (usefull).
Tanggung jawab APIP atau Tim Reviu hanya terbatas atas dokumen yang diterima dan hanya terbatas simpulan dan/atau saran hasil penugasan reviu. Simpulan dan saran hasil reviu diperoleh berdasarkan pada dokumen/informasi yang diterima melalui prosedur penugasan/langkah kerja reviu yang telah dilaksanakan oleh tim reviu.

Pendokumentasian Penugasan
Dokumentasi reviu adalah catatan utama tentang prosedur reviu yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dihasilkan auditor dalam melaksanakan penugasan reviu. Dokumentasi reviu harus mencakup semua informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor untuk melakukan reviu dan untuk mendukung laporan reviu.

Kriteria
Kriteria adalah suatu karakteristik yang ditetapkan sebagai alat pembanding karakteristik-karakteristik lainnya. Kriteria harus relevan, andal, netral, dan dapat dipahami.

Analisis dan Evaluasi Bukti
Analisis bukti adalah memahami keseluruhan bukti dengan mengkaji bagian-bagiannya. Prosedur analitik dilakukan untuk memahami dan atau menemukan kondisi permasalahan, penyebab, akibat, motivasi atau kemungkinan yang terjadi.

Kertas Kerja
Tim reviu dalam melaksanakan proses reviu harus menyusun kertas kerja reviu (KKR). Kertas kerja reviu digunakan untuk merekam prosedur dan teknik reviu serta proses pengambilan kesimpulan selama proses reviu, termasuk semua proses sampai dengan penuangan informasi hasil reviu ke dalam Laporan Hasil Reviu (LHR).

Supervisi
Penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tujuan tercapai, kualitas terjamin, dan staf berkembang. Supervisi dilakukan secara terus-menerus selama penugasan reviu, mulai dari perencanaan hingga dikomunikasikannya hasil akhir reviu.

Langkah Kerja
Langkah kerja reviu harus mengacu pada metodologi reviu yang kemudian dirinci dalam program kerja reviu.

KOMUNIKASI HASIL REVIU

Pembahasan Hasil Reviu
Sebagai salah satu bentuk komunikasi atas hasil penugasan sebelum pelaporan adalah melakukan pembahasan hasil reviu.

Pelaporan Hasil Reviu
Dalam Laporan Hasil Reviu, informasi minimal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:
Laporan hasil reviu harus berisi kesimpulan akhir hasil reviu dan saran. Auditor harus mereviu dan menilai kesimpulan yang ditarik dari bukti yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan keyakinan terbatas;
Laporan reviu harus dapat menjelaskan ruang lingkup reviu untuk memungkinkan pembaca memahami sifat pekerjaan yang dilaksanakan dan memperjelas bahwa kegiatan reviu ini bukan merupakan audit.

Pemantauan Tindak Lanjut
Pemantauan tindak lanjut hasil reviu dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan oleh pimpinan obyek yang direviu atas rekomendasi tim reviu berdasarkan hasil reviu yang dilaporkan.

Daftar Pustaka :
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Author: candra candra