Penilaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kota Bekasi

 Kemenpan RB telah  melakukan Penilaian untuk Kota Bekasi pada tgl 19 September 2017 jam 9.30 WIB di Ruang Rapat Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat
Tim SAKIP dan Tim RB Kota Bekasi yang dipimpin oleh Wakil Walikota Bekasi H. Akhmad Syaikhu beserta 14 Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pengungkit nilai SAKIP Kota  dan selanjutnya Wakil Walikota memberikan pemaparan singkat tentang implementasi SAKIP di Kota Bekasi   kepada tim evaluator dari Kemenpan RB (Umu Hanifah).
Penilaian SAKIP
Pada penilaian ini dijelaskan hal-hal yg harus segera diselesaikan untuk memperbaiki nilai SAKIP Kota, diantaranya :
1. Membuat pohon kinerja yang didalamnya memuat sasaran, program serta Perangkat Daerah penanggung jawab yang terkait
2. Masing-masing Perangkat Daerah membuat form keserasian antara program dengan kegiatan
3. Menginventarisir kegiatan-kegiatan yg diefisiensikan dan diberikan kesempatan untuk segera memperbaiki dan melengkapi
Penilaian PMRB
1. Evaluator Kemenpan memeriksa dokumen-dokumen yang rekapannya telah lebih dahulu dikirimkan kepada Kemenpan RB
2. Pemkot Bekasi telah membuat beberapa progres perubahan dan dokumen-dokumen pendukungnya akan diserahkan kembali ke KemenpanRB (rekap produk-produk hukum, core bisnis Perangkat Daerah, sistem-sistem yg telah online, ISO, Anjab ABK, Peta Kompetensi, SOP/SPM pelayanan, Zona Integritas menuju WBK
3. Inventarisasi mengenai perubahan kelembagaan (adanya perubahan nama PD atau bidang-bidang utk keselarasan dan kesesuaian tupoksi)
4. Kemenpan bekerjasama dengan BPS akan  melakukan 2 survey (eksternal dan kapasitas internal)
Kota Bekasi secara umum telah melakukan beberapa perubahan yang diharapkan akan meningkatkan nilai SAKIP dan RB Kota Bekasi tahun 2017.

Kegiatan PPM Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3

Bertempat di ruang rapat Inspektorat Kota Bekasi telah dilaksanakan Kegiatan Program Pelatihan Mandiri (PPM) Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada hari Selasa, 19 September 2017. PPM dibuka oleh Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Pemerintahan Supriyanto, SH, M.Si dengan narasumber dari BPKP RI Perwakilan Jawa Barat yaitu Bapak Jumhana dan Ibu Faidah. PPM diikuti oleh Semua Pejabat Struktural dan Para Auditor di Inspektorat Kota Bekasi.

Monev Kearsipan di Inspektorat Kota Bekasi

Tim monitoring dan Evaluasi Kearsipan dari Dinas Kearsipan melakukan pembinaan pada  Kantor Inspektorat Kota Bekasi pada hari Senin, 18 September 2017 dipimpin oleh Kasi Ade Siswardana, S.IP beserta anggota : Esa Setiawan, A. Md., Neneng Dahlia, A. Md., Sarwanih, Saman dan Chandra Halim sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1384/DISARSIP.Bangwas.

Hasil pemotretan tim monev kearsipan  di Inspektorat Kota Bekasi didapatkan beberapa saran perbaikan sbb :

  • Penomoran surat harus sesuai Perwal yang ada baik Indeks surat maupun surat yang dikeluarkan tersimpan dan tercatat di sekretariat.
  • Penataan arsip aktif dan inaktif.
  • Diperlukannya arsipars.
  • Kedepan akan diadakan diklat/bintek kearsipan.

Diahkhir Monev Sekretaris Inspektorat Kota Bekasi  berharap hasil pemotretan tim akan menjadi saran perbaikan di Inspektorat dengan tetap berpegang pada  prinsip-prinsip tata kelola kearsipan.  Adapun hasil yang diperoleh dari beberapa indikator,  Inspektorat Kota Bekasi mendapatkan nilai 84 kategori Baik.

Expose hasil uji coba pemasangan Tapping box

Inspektorat Kota Bekasi menghadiri Expose hasil uji coba pemasangan tapping box di Ruang Rapat Galeri Audio Visual Lt.2 Bapenda Kota Bekasi pada hari Jum’at, 15 September 2017. Nara sumber kegiatan ini adalah dari  PT. PINNET INDONESIA dan PT. SUBAGA MITRA SOLUSI . Alat pajak online ini digunakan untuk menghindari kecurangan wajib pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir untuk membayar pajak sesuai jumlah kewajiban yang harus dibayarkan

Tapping Box adalah perangkat printer data capture yang diletakkan diantara mesin kasir dan printer, untuk menangkap data transaksi. Perangkat ini dipasang di Wajib Pajak (Hotel/Restoran/Parkir/Hiburan) yang dalam bisnis prosesnya selalu memakai printer untuk mencetak bukti transaksi (receipt), misalnya restoran cepat saji. Perangkat ini akan menangkap data yang dikirimkan dari mesin kasir / POS ke printer, tanpa mengganggu kinerja dari printer. Data tersebut kemudian akan dikirimkan ke server Dinas Pendapatan untuk diolah dengan software pengolah data.  (http://pages.subaga.co.id/index.php/printer-data-capture/)

Forum Penilaian Kinerja Pegawai Kab/Kota se Provinsi Jabar dengan KPK

Inspektorat kota Bekasi menghadiri Forum Penilaian Kinerja Pegawai Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat bertempat di Bappeda propinsi Jabar tgl 14 SEP 2017. Kegiatan work shop sehari ini dilaksanakan oleh KPK. Peserta forum dari kab/kota Kepala BPKAD, kepala BKPPD/BKPP/BPSDM, Kabag Organisasi dan dibuka oleh kepala BKD propinsi Jabar Ir. Sumarwan HS deng Thema: Peran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dlm meningkatkan kinerja Pegawai.
Selanjutnya pengarahan dari KPK oleh Asep Rahmat Suwandha Kasatgas Korsupgah KPK wilayah Jabar, Banten dan Aceh memberikan materi :  Penerapan TPP berbasis kinerja dalam pencegahan korups, dipaparkan study kasus, dan dibutuhkan Komitmen, sistem ekinerja dan integritas pelaksanaannya.
Ibu Evi S. Asda III bidang Adum kota Bandung sebagai Nara sumber Pemda yang sudah menerapkan e-Remunerasi dan Kinerja dalam sistem pemberian TPP sbgaimana di amanahkan dlm PP No. 46 THN 2011 dan peraturan ka BKN No. 1 THN 2013. Di akhir acara di isi kembali oleh tim KPK mengenai Rencana Tindak Lanjut penerapan TPP.

Talkshow Inspektorat Kota Bekasi di Radio Dakta

Inspektorat Kota Bekasi  pada hari Rabu tanggal 13 September  2017 mengadakan talkshow di Radio Dakta Jalan KH. Agus Salim No. 77 Bekasi Timur dengan nara sumber Sekretaris  Inspektorat Kota Bekasi Drs. Sudarsono, MSi  untuk membangun interaksi antara Aparatur Birokrasi dengan masyarakat. Adapun materi yang disampaikan meliputi : Kelembagaan Inspektorat Kota Bekasi, Tupoksi dan Tata Kerja, Program dan Capaian, Keberhasilan dan Prioritas serta harapan.

Inspektorat  selaku selaku Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan Tupoksi dan Tata Kerja mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan memberikan layanan konsultasi/masukan terhadap permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah (Internal Consultan).

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi melalui Inspektorat telah berhasil memperoleh 3 (tiga) Penghargaan atas  Keberhasilan  yang telah dicapai :  Kapabiltas APIP Level 2  (menuju Level 3) dimana diharapkan Level 3 dapat tercapai diakhir tahun dan tahun 2018, Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 2 dan diharapkan pada tahun 2018 akan tercapai Level 3 serta penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI selama 2 (dua) Tahun berturut-turut di tahun 2016 dan 2017.  Semua keberhasilan diatas diperoleh atas kerjasama semua pihak dan Perangkat Daerah dibawah kepemimpinan Walikota Dr. H. Rahmat Effendi dan Wakil Walikota H. Ahmad Syaikhu.  Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), laporan realisasi anggaran, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini juga Laporan Keuangan disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan pemikiran yang menyesatkan.

Diakhir Talkshow  Sekretaris  Inspektorat Kota Bekasi menyampaikan  Prioritas Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi  meliputi : Pengawasan Keuangan dan Kinerja, Pemeriksaan Pengaduan masyarakat, Kegiatan Reviu, Kegiatan Evaluasi dan Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Evaluasi Laporan Aksi B06 dan Persiapan LA. B09 Aksi PPK Pemda 2016 dan 2017

  • Selasa, 12 September 2017

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan  ditindaklanjuti dengan Surat Edaran dari Mendagri Nomor: 356 / 4429 / SJ tentang Pedoman  Pelaksanaan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka bertempat di R.S. Ir. Soehoed Warnean Lantai III Bapeda Provinsi Jawa Barat dilakukan Evaluasi B. 06 dan Persiapan TL. B. 09 Pelaksanaan AD PPK Pemda 2016 n 2017 oleh Bappeda Prov dan Itjen Kemendagri pada hari Selasa, 12 September 2017.

Dalam Evaluasi kali ini Pemerintah Kota Bekasi meraih Progres untuk  B03 : 155 dan untuk  B06 : 700 meningkat signifikan 545. (warna hijau)  yang artinya Pemerintah Kota Bekasi perlu mendapat apresiasi (PLUS) karena peningkatan kepatuhan atas pelaporan dari B03 menuju B06

RAPAT PENYUSUNAN PKPT 2018

Senin, 11 September 2017

Inspektorat Kota Bekasi kembali mengadakan Rapat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 yang dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Kota Bekasi dan dipimpin langsung oleh Inspektur Kota Bekasi dengan Peserta Para Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan serta Para Auditor yang bertempat di Ruang Rapat lantai II Kantor Inspektorat Kota Bekasi. Hal yang dibahas mengenai Rencana Penyusunan PKPT Tahun 2018 dimana Inspektorat telah menyusun PKPT berdasarkan risiko-risiko yang telah dibuat oleh masing-masing bidang. Untuk pengawasan tahun 2018 prosentase pengawasan reguler 40 % dan pengawasan lainnya 60%.

Program pengawasan tahun 2018 mengacu kepada Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam lampiran Permendagri Halaman 82 nomor 41 menyebutkan :
Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program/kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;

b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dan peyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

c. Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota, dan evaluasi pelayanan publik;

d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan Whistle Blower System; dan

e. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (CH/AR)

Kunjungan Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon dan Inspektorat Kota Balikpapan

Jum’at, 08 September 2017

Bertempat di ruang rapat Inspektorat Kota Bekasi lantai 2, Inspektorat Kota Bekasi menerima kunjungan kerja dan Study Banding dari Inspektorat Kabupaten Cirebon dan Inspektorat Kota Balikpapan dalam rangka peningkatan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP pada hari Jum’at tanggal 08 September 2017. Rombongan Inspektorat Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Inspektur didampingi oleh para Irbanwil, Para Kasubag dan para Auditor sedangkan Inspektorat Kota Balikpapan menghadirkan 2 (dua) orang yang terdiri dari Inspektur dan Kasubag Evaluasi Pelaporan. Rombongan diterima langsung oleh Inspektur Kota Bekasi Widodo Indrijantoro, SH,MM beserta Pejabat Struktural dan Auditor di Inspektorat Kota Bekasi.

FGD Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Bekasi


Kamis, 7 September 2017

Bertempat di Ruang Audio Visual Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi lantai II Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Bekasi telah dilangsungkan Focus Grup Discussion (FGD) mengenai Kajian Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Bekasi yang difasilitasi oleh Inspektorat Kota Bekasi pada hari Kamis, 7 September 2017 pukul 09.00 s/d selesai. Rapat dibuka secara langsung  oleh  Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi, S.Sos, M.Si. dan dipimpin oleh  Inspektur Kota Bekasi Widodo Indrijantoro, SH, MM.   dihadiri oleh Para Asisten Daerah, Bapenda, BPKAD, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, Bagian KSI, Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Para Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Bekasi.

Institusi APIP yang Andal dan Profesional Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Kredibel